Semakin meningkatnya kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang berkualitas melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi.Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik membangun aplikasi yang memungkinkan pengumpulan, verifikasi, dan publikasi data dan metadata dilakukan secara online sehingga seluruh produsen data dapat mengumpulkan datanya secara real time dan tidak terbatas pada jarak serta birokrasi yang panjang. Dengan sistem ini selain dapat mempermudah proses pengumpulan data, Pemerintah Provinsi Bali juga telah menerapkan prinsip Satu Data Indonesia yaitu melengkapi data dengan Standar Data, Metadata, Kode Referensi dan memenuhi kaidah interoperabilitas data karena data yang dihasilkan dari aplikasi ini dipublish ke portal Bali Satu Data dan telah terintegrasi dengan portal SDI nasional data.go.id.